Privasi Identitas di dalam Broadcasting Messages

         
     Kemarin (24 July 2017), di Group LINE yang berisi teman-teman kampus saya, salah seorang teman saya membroadcast berita tentang angkot yang meledak di daerah Pluit, Jakarta Utara, dan merenggut nyawa si sopir. Di dalam broadcast itu, tertulis kronologis seperti waktu kejadian, tempat, bagaimana kejadian sebelum hingga sesudah ledakan, dan juga video dan foto ledakan angkot tersebut. Bahkan, dalam broadcastnya, dipaparkan juga nama, alamat, dan nomor telepon saksi dari kejadian tersebut. Teman saya menjelaskan bahwa berita tersebut dia dapat dari broadcast grup daerah rumahnya (dia tidak menjelaskan apakah dia dapat dari WhatsApp, BlackBerry Messenger, LINE, atau media sosial lain).

contoh postingan broadcast yang . Di dalamnya dijelaskan tempat/ tanggal lahir (pink), agama (orange), pekeerjaan (biru), alama dan no. hp (hitam)

                Sejujurnya, saya tidak nyaman dengan broadcast teman saya tersebut. Bukan, bukan karena foto atau video yang berbau darah dan menyeramkan. Kalau hal itu sih saya tidak masalah. Bukan juga karena takut itu hoax atau bukan. Karena saya telah mencari kebenaran beritanya, dan untungnya berita tersebut benar, dan diposting oleh salah satu media yang legal (http://news.metrotvnews.com/peristiwa/GNl6mDPk-sopir-dan-angkot-terbakar-di-pluit). Hal yang membuat saya risih dari broadcast tersebut adalah dipaparkannya data diri saksi secara gamblang, tanpa adanya sensor sedikitpun. Bayangkan saja, sudah namanya disebar, tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan nomor teleponnya pun ikut disebar. Menurut saya, hal ini tidak usah dilakukan. Bahkan sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ada beberapa alasan kenapa data diri saksi tidak boleh disebarkan sembarangan.

1.       Mengganggu Privasi Seseorang

Ini saya bermain dengan logika ya, jadi mohon maaf kalau terkesan common sense. Jadi begini, ketika ada seseorang yang disebutkan dalam suatu berita orang-orang akan penasaran dengan nama yang disebutkan di dalam berita tersebut. Entah mereka akan googling, atau mencari nama di media-media sosial. Nah, dengan adanya ‘kemudahan’ berupa alamat dan nomor telepon, bukan tidak mungkin orang lain akan menelepon atau mendatangi tempat tinggal dia secara tiba-tiba. Dia akan terganggu dengan telepon yang tiba-tiba muncul saat dia sedang sibuk, atau kedatangan tamu yang tidak diundang saat dia sedang menikmati waktu bersama keluarga. Masih mending kalau kedatangan atau telepon orang itu untuk menanyakan soal kasus kecelakaan itu, kalau seandainya cuma telepon iseng? Atau telepon terror? Atau lebih buruknya lagi, kalau rumahnya ternyata dijadikan sasaran untuk mencuri? Gimana?

2.       Melanggar UU

Dalam hal ini, Undang-Undang yang dilanggar adalah Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika republik Indonesia nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Di dalam pasal 26, dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kerahasiaan identitas pribadinya. Selain itu, Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menyebutkan bahwa:

1)    Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

2)    Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini

                Jadi, dari peraturan ini, dapat dipahami bahwa sebenarnya penyebaran identitas secara sembarangan seperti broadcast teman saya itu adalah suatu pelanggaran Undang-Undang ITE. Dimana orang yang identitasnya disebar berhak untuk melapor atau menuntut, terutama apabila penyebaran identitas tersebut merugikan dia.

3.       Melanggar HAM

                 Well, sebenarnya Hak atas Privasi tidak disebutkan secara langsung di dalam UUD 1945, tapi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD RI 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan  hak asasi”.

Pasal 28 G ini berkaitan dengan Article 12 UDHR (Universal Declaration of Human Rights) Dalam terjemahan tersebut, kata “privacy” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD RI 1945 sebagai berikut:

Article 12 UDHR :

                 “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

Terjemahan dalam Putusan MK:

           “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

          Nah, hal ini berkaitan dengan poin 1 tadi, adanya penyebaran identitas seseorang secara sembarangan melalui media sosial, akan mengganggu privasi seseorang. Ketika privasi seseorang terganggu, maka secara hukum, hak asasinya pun telah dilanggar. Dia berhak menuntut hak privasinya, jika dia memang merasa terganggu.

                Jadi, buat orang-orang yang suka menyebar broadcast berupa berita dan sebagainya. Saya mohon, baca dulu, dan jangan sampai identitas orang lain, terutama alamat dan nomor telepon, tersebar begitu saja. Terlepas dari apakah alamat dan nomor telepon itu palsu atau tidak, setidaknya kita sudah menjauhi orang dari pelanggaran privasi, meskipun kita tidak kenal orang itu (atau bahkan orang itu fiktif).

                Yuk, kita hormati privasi orang.